5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained

5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained

Blog Article

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup deadly. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:

Intelijen di era awal kemerdekaan memang terjadi militerisasi mengingat ancaman saat itu adalah ancaman perang dari luar selain ancaman disintegrasi dari dalam.

Regulation No. seventeen of 2013 on Societal Organizations delivers there are two varieties of CSOs, particularly (1) those with lawful entity, which consist of Foundations and Associations; and (two) societal corporations without having authorized entity standing, which involve any businesses put in place by civil society. The registration status like a Societal Organization is received instantly by a Foundation or an Affiliation when the legal entity standing is granted with the Ministry of Regulation and Human Legal rights, so that they are not necessary to undertake more registration on the Ministry of Residence Affairs.

, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.

Tapi akhirnya teroris memutuskan untuk melakukan aksinya di Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut ini, Pertama

Sebagai pengambil kebijakan pada degree daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

Under the Regulation on PME, AMDAL is pertinent to firms and action permits, since the document is made use of as The idea to concern environmental feasibility decisions.

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

This court is the higher alternative in settling work similar disputes. The other alternatives are work conciliation, arbitration and mediation. This court docket also acts given that the registrant of your settlement achieved using the other suggests (to present executory electric power).

Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.

Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.

The Law on Foundations and applicable laws define a list of rules relating to foundations recognized by overseas persons or entities. The Regulation mandates Di Sini a minimum contribution to the foundation’s property of a hundred million IDR (USD 10,000). For registration, the minimum contribution have to be documented, the international personal/entity ought to present identification, and there needs to be a statement that the inspiration will not be harmful towards the Indonesian Culture, nation and place.

Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Automobile artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.